Rejang Lebong, linknews.co.id– Mediasi terkait dugaan penyelewengan dana PKH & BPNT yang membuat heboh masyarakat di Desa Tanjung Sanai II Kecamatan Padang Ulak Tanding, kini menjadi perhatian aparat penegak hukum (APH).
Meski mediasi bersama warga yang menjadi korban batal digelar tadi siang, Senin (19/4). Namun, informasi yang didapat proses mediasi akan kembali digelar besok, Selasa (20) siang di Balai Desa.
Menurut Kades Tanjung Sanai II, Amir bahwa mediasi yang digelar tadi, dibatalkan karena pihak Bank BRI dan Dinas Sosial tidak ada yang mewakili, sehingga membuat pertemuan dibubarkan.
“Yang hadir Camat, lalu Bhabinkamtibmas, Kadus serta warga-warga yang menjadi korban. Tapi dibatalkan, pihak Bank BRI dengan Dinsos tidak ada,” ujarnya saat dihubungi.
Menurut Kades, proses mediasi akan kembali digelar besok, Selasa (20/4) dan menurut informasi akan dihadiri pihak Polres Rejang Lebong.
“Besok pagi jam 11.00 WIB. Pihak Polres bakal hadir. Itu informasinya di pertemuan tadi. Tuntutan warga, meminta seluruh hak mereka dikembalikan,” tegas Kades.
Sementara, Sumini yang merupakan salah satu korban, meminta agar masalah ini segera selesai. Termasuk, yang mengambil haknya serta hak puluhan warga lainnya yang bernasib sama bisa segera dikembalikan.
“Urung tadi. Kami disuruh bubar dulu. Besok mediasi lagi,” ujar Sumini.
Sebelumnya, warga disana mengeluhkan tak pernah menerima bantuan sosial berupa penyaluran manfaat PKH (Program Keluarga Harapan) & BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Padahal, nama warga tersebut terdata dan masuk dalam list penerima manfaat PKH & BPNT di desa itu.
Selain mengaku tak menerima manfaat PKH & BPNT, mereka juga mengaku ternyata tidak pernah sekalipun menerima buku rekening atau ATM yang semestinya dipegang oleh penerima manfaat PKH. Namun, kian dirasa janggal sebab nama-nama mereka masuk dalam data penerima yang juga lengkap dengan no rekening penerima. (Novian/Rilis)
