Lubuklinggau, linknews.co.id – Rencana pengembangan Drone Cargo, sebagai pelayanan jasa angkutan barang di Kota Lubuklinggau. Kini ditindak lanjuti oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Silampari Kota Lubuklinggau, dengan mengadakan pembahasan regulasi dan pengkajian mendalam tentang rencana pembangunan drone cargo di Kota Lubuklinggau. dilaksanakan di Amazing Hotel, Rabu (23/06) lalu.
Kepala UPBU Silampari Kota Lubuklinggau, Mega Hardiansyah mengatakan, konsep pembangunan drone cargo sangat tepat bila dapat direalisasikan di Kota Lubuklinggau. Selain sebagai alternatif baru, untuk jasa angkutan dan pengiriman barang yang cepat dan aman. Teknologi ini dapat membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran covid-19.
“Saya mencoba berharap, ketika kita mampu berinovasi dan bersumbangsih, terhadap pemutusan mata rantai penyebaran covid, Why Not !. Dengan kita memanfaatkan kecanggihan drone cargo, sehingga pengiriman barang tidak harus bertemu orang dengan orang,” ujar Mega
Lebih lanjut, Mega menerangkan bahwa konsep drone cargo bukan berarti menggantikan semua potensi kurir. Namun hanya mengambil sebagian kecil, dari kebutuhan dan kemanfaatan penggunanya. Tetapi bila kebutuhannya mendesak atau emergency, lebih efektif menggunakan drone.
“Drone cargo sendiri memiliki batasan daya angkut. Akan tetapi seandainya, saya beli barang dengan berat 5 – 10 kg. Sebetulnya, itu bisa memanfaatkan drone, tidak harus menggunakan kurir. Cuma bila sudah di atas 15 kg, drone tidak mampu memberikan pelayanan itu,” bebernya
Selain membahas manfaat drone itu sendiri, pihaknya tentu akan mengkaji kembali, konsep kebutuhan dan regulasi drone cargo. seperti apa yang tepat digunakan di wilayah Silampari. “Upaya rencana pengembangan drone cargo, perlu pengkajian lebih detail. Sehingga regulasi pembangunan drone, bisa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Seperti ukuran kemampuan angkut dan jarak tempuh drone yang cocok di sini. Sehingga cost benefit analysis (analisis biaya manfaat -red) orang untuk berinvestasi, terkait dengan drone tidak rugi” timpalnya
Pihaknya juga menyampaikan, tindak lanjut dari pembahasan pertama pada (16/06) lalu, hanya pada ruang lingkup internal atau lokal, antara pihak bandara, stek holder bandara silampari, pemerintah, dan BUMD. Pembahasan kali ini, pihaknya telah mengundang beberapa lembaga terkait lainya seperti, Biro Keuangan, Biro Perencanaan, Sekretaris Direktorat Jendral Perhubungan Udara, Litbang, serta Direktorat terkait lainnya.
“Konsep pembangunan drone cargo ini tidak mudah, drone yang digunakan nantinya harus tersertifikasi, kemudian prosedurnyapun juga harus dilalukan sertifikasi. Agar jangan sampai operasionalnya drone, dapat membahayakan orang sekelilingnya. maka dari itu, kita perlu mengundang pihak – pihak yang nantinya, sama – sama membahas serta mengkaji lebih dalam terkait hal ini,” Jelasnya
Drone cargo merupakan wacana baru di Indonesia. Karena saat ini Direktorat Perhubungan Udara, masih pada pembahasan tentang aturan pengoperasian drone, belum pada penggunaan cargo. “Ini wacana menarik, Saya meyakini silampari khususnya di kota Lubuklinggau, memiliki potensi dengan drone cargo. Salah satu contoh yang mendukung hal ini bisa segera terealisasi, karena Lubuklinggau ini seperti Singapura, dimana pusat kegiatan jasa di daerah sekitar akan berurusan di Lubuklinggau,” papar Mega.
Ia menambahkan, drone cargo memiliki konsep bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan negara dan daerah, serta membuka lapangan kerja baru di Silampari, khususnya di Kota Lubuklinggau. “Kepada pemerintah kota Lubuklinggau dan daerah penyangga disekitarnya, ayo kita dukung, agar ini bisa terealisasi,” Harapnya.
Sementara itu, Perwakilan Biro Keuangan Kementerian Perhubungan RI, Irwandi mengatakan hadir dirinya untuk menggali potensial pendapatan negara terhadap pengembangan drone cargo, yang rencananya akan dibangun kota Lubuklinggau. “Dilihat dari kondisi wilayah, Lubuklinggau cukup strategis untuk pengembangan drone cargo,” katanya
Irwandi mengungkapkan, Dilihat dari kemanfaatannya, drone cargo memang sangat baik untuk menekankan biaya logistik, dicontohkannya di wilayah Indonesia timur seperti Papua. “Dimana papua, akses pengangkutannya cukup sulit, akan tetapi dengan inovasi baru seperti ini, diharapkan bisa menjadi alternatif baru untuk menekan biaya pengangkutan logistik. Kedepan bila memang konsep dapat berjalan baik, kemungkinan bisa dilakukan untuk pelabuhan pengangkutan,” ungkapnya.
Dirinya mengatakan, dari hasil pembahasan disini, hal ini akan dibicarakan ditingkat pusat, berkaitan dengan potensi dan aturan – aturan yang masih perlu dikaji bersama. “Setelah hasil studi dan penelitian inilah, baru bisa dirumuskan semua biaya perencanaan, aturan kegiatannya dan pemanfaatan baik dari segi pendapatan maupun tarif pelayanan.” Jelasnya. (Novian/Yaser Fahmi)
Sumber Foto Drone : Net
