Lubuklinggau, LINKNEWS – Peluncuran pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024 oleh KPU RI, 14 Juni lalu, menandai dimulainya penyelanggaraan pesta demokrasi rakyat lima tahunan paling bergengsi. Semua stakeholder dituntut telah melakukan persiapan terutama seluruh jajaran staf dan penyelenggara pemilu. Bahkan sejak peluncuran Pemilu 2024, tidak ada lagi waktu bagi seluruh jajaran pegawai di lingkungan KPU.
“Setiap Kantor KPU harus standby 24 jam, komisioner dan sekretariat membuat jadwal piket agar bergiliran bertugas di kantor. Jadwal piket tersebut berlaku hingga tahapan Pemilu 2024 berakhir,” kata Komisioner KPU Sumsel, Hendri Almawijaya saat sidak di Kantor KPU Lubuklinggau, Sabtu (02/07).
Hendri menjelaskan, kebijakan itu ditujukan sebagai salah satu realisasi persiapan penyelenggara menghadapi Pemilu Serentak 2024. Apalagi tahapan pemilu terdekat sudah dimulai yakni persiapan administrasi parpol melalui sistem informasi parpol (Sipol).
Hendri menambahkan, pihaknya juga bakal merealisasikan program Desa Peduli Pemilu dan Kelas Demokrasi. Dua program tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaran Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Sekaligus sebagai upaya alternatif dalam mengatasi masalah kesulitan dalam merekrut SDM untuk dilibatkan tenaga badan adhock.
“Keterbatasan SDM sering terjadi di pedesaan terutama rekrutmen KPPS dan PPS. Warga desa yang memiliki jenjang pendidikan memadai, kebanyakan sudah tak lagi berdomisili di desanya alias pindah ke perkotaan. Selain itu, rekrutmen badan adhock sering dibatasi pula dengan masalah periodeisasi dan usia,” ungkap Hendri.
Ia menyebutkan, Desa Peduli Pemilu bakal dibentuk pada salah satu desa di delapan kabupaten di Sumsel. Untuk Kabupeten Muratara dipusatkan di Desa Maor Lama Kecamatan Rupit dan Kabupaten Mura direncanakan bakal berpusat di Desa Pasenan Kecamatan Terawas. Enam desa lainnya berada di salah desa dalam Kabupaten Lahat, OKU Selatan, OKU, Banyuasin, Empat Lawang dan Pali
Mengenai realisasi program Kelas Demokrasi lanjut Hendri, cenderung berorientasi kepada pemberdayaan kaum milenial. Alasanyan pemilu kedepan membutuhkan penguasaan teknologi informasi yang didominasi kawula muda. Makanya sangat diharapkan partisipasi kaum milenial dalam pennyelengaran Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Masih kata Hendri, KPU Sumsel juga akan menggarap kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga badan adhock yang ada di KPPS. “Ada istilah mahasiswa pulang kampung. Jadi bagi mereka yang kuliah, namun secara administratif warga desa asal, diharapkan bisa menjadi KPPS. Nantinya pihak kampus diminta memberi kompensasi ataupun libur agak panjang. Dengan begitu, peluang keterlibatan mahasuswa pada Pemilu 2024 akan lebih besar,” terang Hendri.
Terpisah, Komisioner KPU Muratara, Ardianto menambahkan, pihaknya mendukung dan siap membantu merealisasikan semua program KPU Sumsel, khususnya dalam suksesi Program Desa Peduli Pemilu pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
Apalagi program Desa Peduli Pemilu merupakan salah satu upaya KPU mendidik masyarakat untuk berkonstribusi dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
“Dalam melaksanakan program ini, KPU Muratara siap menjadi fasilitator dan mediator. Kami juga siap apabila ada desa/kelurahan yang bersedia mendidik dan membina masyarakatnya untuk peduli dengan meningkatkan wawasan terhadap Pemilu dan Pilkada 2024,” ujar Ardianto.
Untuk diketahui, sidak Komisioner KPU Sumsel, Hendri Almawijaya di Lubuklinggau disambut Ketua KPU Lubuklinggau, Topandri Tanjung didampingi komisioner lainnya dan Sekretaris Hironimus beserta sejumlah staf jajaran sekretariat KPU Lubuklinggau. Sehari sebelumnya, Jumat (1/7), dua Komisioner KPU Sumsel telah meninjau dua desa yang bakal dijadikan sasaran program Desa Peduli Pemilu. Adapun surveil di Desa Maor Lama Muratara, dilakukan Hendri Almawijaya dan survei di Desa Pasenan dilakukan Hepriadi. (Yep/Rls)
