Palembang, LINKNEWS – Ruang Gagasan dan JPPR Kota Palembang menggelar dialog Kebangsaan terkait Provinsi Sumatra Selatan Lumbung Energi Nasional dan dengan tema ” Paradoks Sumsel Lumbung Energi Nasional”.
Dialog dengan mengundang ratusan peserta dari beberapa organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan di Sumsel ini, digelar Kamis (06/04/ 2023).
Bahkan dalam dialog kebangsaan itu, Ruang Gagasan dan JPPR Kota Palembang menghadirkan tiga narasumber mumpuni di bidangnya, ketiga narasumber itu yakni Hernoe Roesprijadji, SIP,. MH,. MSI., selaku Direktur PT CNG Hilir Raya yang juga dijadikan sebagai keynote speaker, kemudian Ketua Asosiasi Tambang Rakyat Daerah atau Astrada Sumsel Herman Effendi, dan Dosen UMP DR Abul Latif Mahfuz MKn.
Hernoe Roesprijadji mengaku SDA yang dimiliki Sumsel harus lebih banyak dinikmati warga Sumsel sendiri. Jangan lebih banyak digunakan provinsi lain ataupun negara lain, Jadi masyarakat Sumsel harus terlibat pengelolaan SDA tersebut.
“Caranya ya masyarakat Sumsel juga harus disiapkan sumber daya manusia atau SDM yang berkompeten,” ungkap Hernoe.
Kemudian, tambah Hernoe, harus ada payung hukum menjamin masyarakat Sumsel bisa mengelola SDA tambang ini secara mandiri.
“Dengan begitu akan menurunkan angka kemiskinan masyarakat Sumsel ditengah tambang yang berlimpah tersebut,” tambah Hernoe.
Kemudian, Founder Ruang Gagasan dan juga Ketua JPPR Kota Palembang Yadi Pebri ST mengaku dialog kebangsaan ini untuk menggugah hati masyarakat Sumsel, khususnya kalangan mahasiswa dan pemuda, dimana mereka harus bangun dari tidurnya. Sebab harus cari solusi kenapa Sumsel lumbung energi nasional, sementara masyarakat Sumsel masih banyak hidup dibawah garis kemiskinan.
“Ini yang harus kita carikan solusinya. Untuk itu kita gelar dialog kebangsaan sekaligus buka puasa bersama. Peserta dialog terdiri dari organisasi mahasiswa dan pemuda,” tegas Yadi Pebri.
Sementara Ketua Astrada Sumsel Herman Effendi mengaku seharusnya sumber daya alam atau SDA Sumsel yang berlimpah bisa dimanfaatkan khusus bagi masyarakat Sumsel. Sebab, jika mengacu pada UU Minerba masyarakat tidak bisa bebas memanfaatkan SDA berlimpah tersebut.
‘’Kalau bukan kita siapa lagi yang akan berjuang. Makanya perlu kebersamaan untuk mendobrak aturan-aturan tidak berpihak kepada rakyat tersebut,” ajak Herman Effendi.
Karena, sambung Herman Effendi, jika melirik Lumbung Energi Nasional, 65 persen SDA Indonesia itu ada di Provinsi Sumsel.
‘’Aturan yang ada jangan persulit masyarakat. Kepala daerah harus buat Pergub dan Perbup untuk memudahkan masyarakat mengelola tambang di Sumsel,” tambahnya.
Sedangkan DR Abul Latif Mahfuz, M.Kn, mengaku sebenarnya Sumsel sebagai lumbung energi nasional itu sudah menggema sejak tahun 2000-an, sejak digelarnya PON di Kota Palembang, Provinsi Sumsel.
“Namun kenapa masyarakat Sumsel masih banyak hidup dibawah garis kemiskinan, itu karena masyarakat tidak menikmati lumbung SDA dan lumbung pangan itu sendiri,” ungkapnya.
Ditambah Abul Latif, ke depan masyarakat Sumsel harus ikut mengelola SDA terutama tambang jenis minyak gas dan batubara tersebut.
“SDM masyarakat Sumsel harus diasah sehingga bisa menjadi bagian pengelolaan atau industri tambang yang ada di Provinsi Sumsel ini,” pungkas Abul Latif. (Vinus/Ruang Gagasan).
